Substansi

Ingin jadi sastrawan dan wartawan, malah nyasar jadi dosen ITB

PENANGANAN KRISIS ENERGI PERLU PERAN SERTA SEMUA PIHAK

2 Comments

Tidak bisa dimungkiri bahwa pemakaian energi di dunia terus mengalami peningkatan dari masa ke masa. Jika dilakukan peninjauan terhadap emisi gas rumah kaca (GRK) dunia, akan didapatkan fakta yang sungguh mengejutkan, dimana emisi GRK tahunan dunia meningkat dari 1700 juta metrik ton pada tahun 1950 menjadi 5700 juta metrik ton pada tahun 20001. Emisi GRK dunia merupakan salah satu variabel yang berbanding lurus dengan pemakaian energi dunia. Dengan lonjakan peningkatan emisi GRK yang melebihi 300% hanya dalam kurun waktu setengah abad, dunia dihadapkan pada kenyataan lonjakan pemakaian energi yang meningkat dengan sangat pesat.

Peningkatan konsumsi energi dunia yang sebesar itu tidak diikuti dengan peningkatan produksi energi dunia. Minyak bumi yang selama ini merupakan bahan bakar utama diperkirakan akan habis dalam waktu 20 tahun lagi2. Prediksi dan fakta tersebut sungguh memberikan ketakutan pada dunia, akan krisis energi yang mungkin terjadi. Konsumsi energi dunia masih terus akan mengalami peningkatan, mengingat populasi dunia, sebagai faktor utama yang mentukan besarnya konsumsi energi, masih terus akan meningkat. Ketakutan akan krisis ini masih ditambah dengan ancaman terhadap rusaknya lingkungan hidup akibat pemakaian energi yang berlebihan, yang mulai banyak menujukkan dampaknya di seluruh dunia. Peningkatan suhu, pencairan es di kutub utara dan pendangkalan laut hanyalah beberapa contoh.

Konsumsi energi merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Tiga sektor dominan dalam konsumsi energi; transportasi, industri dan rumah tangga; merupakan sektor yang memang harus berjalan untuk menjalankan aktivitas umat manusia di dunia ini. Usaha-usaha untuk menemukan energi alternatif, untuk menggantikan peran bahan bakar minyak, sejauh ini belum membuahkan hasil yang berarti. Pada tahun 1980-an, Jakarta pernah menggunakan sistem hibrid untuk moda transportasi taksi, namun gagal karena tidak tersedianya fasilitas pendukung yang memadai2. Secara umum, aplikasi energi alternatif di seluruh dunia memang belum menjukkan indikasi keberhasilan. Penjualan mobil hibrid ramah lingkungan hanya sekitar 150.000 unit per tahunnya2, jauh dibandingkan dengan penjualan mobil berbahan bakar minyak.

Prediksi akan krisis energi (fuel) ini diperparah dengan krisis terhadap 2F yang lainnya yaitu pangan (food) dan keuangan (finance) dunia. Krisis yang sudah bersifat global ini membuat manusia mulai menujukkan perlindungannya secara alamiah. Lonjakan harga minyak bumi yang sudah mencapai angka 130 per barrel, harga komoditas pangan yang terus melambung, dan terjadinya protes terhadap kenaikan harga minyak di Asia Tenggara, Asia Selatan dan Uni Eropa, merupakan ketakutan manusia akan krisis yang akan terjadi. Mungkin tidak ada yang menyangka, bahwa dulu sumber energi utama yang bernama minyak bumi, diagungkan orang sebagai emas hitam, sekarang membawa dampak kerusakan yang begitu luas di muka bumi ini.

Pada tataran kebijakan dan politik global, usaha untuk mengatasi krisis energi dan dampaknya yang mengerikan terhadap eksistensi umat manusia di dunia, juga setali tiga uang dengan usaha-usaha pemakaian energi alternatif. Protokol Kyoto, dengan jargon untuk mengurangi emisi GRK dunia, berarti secara langsung juga mengurangi pemakaian energi dunia, belum mampu memberikan solusi yang bagus. Keengganan negara-negara maju (dalam Protokol Kyoto disebut dengan negara Annex I) menekan laju pemakaian energi, diungkapkan dalam siasat moneter berupa perdagangan karbon yaitu joint implementation (JI), emission trading (ET), dan clean development mechanism (CDM)3.

Indonesia sendiri turut berpartisipasi dalam perdagangan karbon ini. Sebagai negara berkembang, Indonesia dapat berpartisipasi dalam proyek CDM, dan pemerintah menyikapinya dengan mendirikan Komnas Mekanisme Pembangunan Bersih (KN-MPB)4. Kenyataan ini sungguh ironis. Tampak dengan jelas bahwa pemerintah kurang memiliki sense of energy crisis yang tinggi. CDM mewajibkan negara berkembang untuk mencari proyek-proyek yang dapat mengurangi emisi karbon. Pengurangan emisi tersebut kemudian akan dibeli oleh negara-negara maju. Dengan mekanisme seperti ini, sudah jelas terlihat bahwa negara-negara maju masih bebas menjalankan industri-industrinya yang boros energi. Padahal, justru di negara-negara majulah, konsumsi energi paling banyak terjadi. Konsumsi energi pada Amerika Utara saja hampir dua kali lipat dari konsumsi energi di seluruh Asia1.

Jalan buntu dan berliku yang dihadapi oleh usaha-usaha untuk menyelamatkan dunia dari ancaman akan krisis energi, menuntut seluruh negara untuk terlibat aktif dalam usaha penyelamatan bumi. Tentu saja hal ini sangat sulit untuk dilakukan, karena akan terjadi berbagai konflik kepentingan. Dengan kecenderungan pola ekonomi dan bisnis dunia yang bersifat hypercompetition5, sulit untuk mengharapkan kerjasama antarnegara yang mendalam, untuk isu yang se-sensitif seperti energi ini. Sebagai contoh, Jepang tidak akan begitu saja bersedia meningkatkan produksi mobil hibrid, mengingat kecilnya pasar untuk segmen tersebut. Begitu pula negara-negara timur tengah, tidak akan bersedia mengurangi produksi minyak bumi, karena minyaklah sumber utama pemasukan negara.

Kemudian muncul pertanyaan yang menarik. Tidak adakah lagi jalan bagi dunia untuk lolos dari ancaman krisis energi? Jawabannya dapat bervariasi. Jika semua stakeholder yang berkepentingan masih menempatkan bisnis dan keuntungan sebagai prioritas utama, tentu saja akan sangat sulit didapatkan solusi yang baik untuk menghadapi kemungkinan krisis energi. Harus dibutuhkan usaha yang benar-benar mendalam dan serius dari semua pihak untuk mengatasi kemungkinan bencana massal ini. Untuk menjamin keberhasilannya, tentu saja usaha-usaha tersebut harus benar-benar tulus untuk mengatasi krisis energi, bebas dari kepentingan-kepentingan yang lain.

Dalam konsep dunia usaha, dikenal tiga macam stakeholder yang berperan dalam lingkungan bisnis yaitu: 1) stakeholder pasar modal (bank, pemegang saham); 2) stakeholder pasar produk (pemasok, pelanggan); 3) stakeholder oganisasi (manajer, karyawan)5. Ketiga stakeholer ini adalah aktor-aktor yang menentukan keberhasilan dari suatu bisnis yang dijalankan. Meskipun berasal dari lingkungan yang berbeda-beda, ketiga stakeholder ini harus mampu bekerjasama dengan baik. Jika tidak, akan didapatkan kinerja bisnis yang buruk. Sebagai contoh, jika manajer pemasaran tidak mau mendengarkan keluhan dari pelanggannnya, maka dapat dipastikan produk yang dijualnya lama kelamanaan akan ditinggalkan oleh pelanggan, sehingga perusahaan akan rugi, dan pelanggan sendiri juga rugi karena tidak lagi mendapatkan produk yang berkualitas sesuai dengan keinginannya.

Pelajaran menarik dari konsep stakeholder di dunia usaha tersebut adalah keterlibatan semua pihak untuk mencapai keuntungan maksimal bagi masing-masing stakeholder. Meskipun konsep bisnis dan keuntungan tersebut tidak dapat dibawa ke dalam lingkungan penyelamatan dunia dari krisis energi, konsep kerjasama dari masing-masing pihak tetap menjadi wacana yang menarik untuk diterapkan. Jelas masalah krisis energi dunia tidak dapat diselesaikan, jika masing-masing pihak mencoba mencari jalan keluarnya sendiri-sendiri. Contoh yang paling mudah adalah; warga negara tidak akan bersedia menjalankan perilaku hemat energi, jika pemerintahnya tidak membuat kebijakan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Dalam konsep penyelamatan dunia dari krisis energi, dapat dikelompokkan empat macam stakeholder yang terlibat yaitu: 1) stakeholder politik global; 2) stakeholder pemerintah negara; 3) stakeholder industri; 4) stakeholder warga negara. Meskipun belum pernah ada yang menyatakan secara eksplisit keterlibatan, peran dan tanggung jawab dari keempat pihak tersebut, jika diteliti lebih jauh dan dikaji secara mendalam, keempat pihak itulah yang selama ini berperan besar terhadap krisis energi yang terjadi. Oleh karena itu, harus diciptakan sebuah mekanisme yang dapat menjamin lancarnya kerjasama antar pihak untuk menyelamatkan dunia dari ancaman krisis energi.

Stakeholder yang pertama berada pada tataran politik global. Badan kerjasama bilateral atau antarnegara adalah organ yang berada pada tataran ini, misalnya PBB dan ASEAN. Seringkali orang meremehkan peran dari badan-badan dunia ini. Wajar jika skeptisme tersebut mengemuka, mengingat banyaknya kecurigaan yang muncul akan dominannya negara-negara adikuasa dalam berbagai organisasi dunia, sehingga keputusan yang diambil tidak mencerminkan kebutuhan dunia sesungguhnya. Namun, tidak sepantasnya jika kita hanya memberikan penilaian buruk terhadap kinerja-kinerja badan dunia tersebut. Banyak juga terdapat keputusan-keputusan strategis yang cukup berhasil. Pembentukan UNFCCC (United Nations Framework Conventions on Climate Change) oleh PBB, telah menunjukkan adanya kepedulian terhadap masalah ini pada tingkatan politik global.

UNFCCC sendiri akhirnya melahirkan Protokol Kyoto. Meskipun belum memberikan solusi yang sempurna akan masalah pemborosan energi dan perubahan iklim, ratifikasi perjanjian politik ini merupakan langkah yang baik dan perlu dilanjutkan. Badan-badan dunia ini menjadi penting, karena pada level inilah masing-masing negara dapat duduk bersama, saling mendengarkan pendapat dan mencari solusi terbaik atas masalah dunia yang sama-sama dihadapi. Sudah sepantasnya masing-masing negara meninggalkan kepentingan pribadinya untuk mencari solusi terbaik bagi kemaslahatan dunia. Mengingat, kerusakan tidak hanya dirasakan oleh beberapa negara. Jika krisis energi benar-benar terjadi, dapat dipastikan bahwa dampaknya akan dirasakan oleh seluruh dunia.

Stakeholder yang kedua adalah pemerintah masing-masing negara. Keputusan yang sudah disepakati pada tataran politik global, akan menjadi sia-sia jika tidak ditindaklanjuti dengan usaha pemerintah untuk menjalankan keputusan tersebut. Peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan adalah kepanjangan tangan dari badan-badan dunia untuk memastikan keputusan strategis yang dirumuskan pada level global, dapat diimplementasikan dengan baik di tiap-tiap negara. Meskipun bukan berangkat dari masalah krisis energi dunia, pemerintah Indonesia sendiri sudah pernah membuat mekanisme yang mengatur mengenai penghematan energi. PLN pernah membuat kebijakan insentif untuk pelanggan yang mampu menurunkan konsumsi listrik. Namun, hal ini tidak terlalu berjalan dengan mulus. Pemerintah masih harus terus mencari dan merumuskan kebijakan yang membawa dampak nyata terhadap pengurangan akan energi di masing-masing negaranya.

Dunia industri adalah stakeholder yang ketiga. Pihak yang satu ini sering dituding sebagai penyebab utama timbulnya masalah pemborosan dan krisis energi dunia. Keinginan alamiah manusia untuk mencapai kesejahteraan, membuat industri saling berlomba untuk meningkatkan produksinya, yang secara langsung berkorelasi dengan pemakaian energi. Namun, sangat tidak pantas jika kita hanya menyalahkan industri akan borosnya pemakaian energi. Industri-industri tersebut tidak akan dapat berjalan jika tidak ada peraturan dan kebijakan yang mendukugnya. Artinya, secara tidak langsung, pemerintah sebagai pembuat kebijakan juga turut berperan dalam pemborosan energi oleh pihak industri.

Disinilah mulai terasa perlunya sinergi perencanaan antara berbagai pihak. Pemerintah harus mampu untuk membuat kebijakan yang mendukung industri untuk berkembang, sehingga kesejahteraan rakyatnya dapat terjamin. Industri pasti juga berorientasi terhadap pengembangan terus-menerus, karena sudah begitulah kodrat dari kaum kapitalis. Diperlukan kerendahan dan kerelaan hati yang sangat tinggi dan mendalam dari kedua belah pihak; industri dan pemerintah untuk duduk bersama mencari jalan yang terbaik. Kesejahteraan harus dicapai, tetapi tanpa mengakibatkan ancaman masa depan yang akan terjadi. Kebijakan-kebijakan seperti insentif pajak untuk industri yang mampu menurunkan emisi GRK, atau kebijakan ekstrim seperti pewajiban industri otomotif untuk memproduksi mobil hibrid dalam jumlah tertentu, merupakan beberapa contoh yang dapat diterapkan untuk menciptakan sinergi.

Warga negara sebagai stakeholder terakhir, tidak kalah pentingnya dalam usaha untuk menangani masalah energi dunia ini. Meskipun tidak memiliki kekuatan yang berarti secara individu, masing-masing warga negara adalah aktor yang secara langsung dalam pemakaian energi, sehingga akumulasinya akan bernilai signifikan. Perlu kesadaran warga yang tinggi akan pentingnya kepedulian terhadap krisis energi yang mungkin terjadi ini. Pada negara maju, dengan tingkat pendidikan yang baik, kepedulian tersebut mudah ditemukan pada setiap diri warganya. Namun, untuk negara-negara yang masih berkembang seperti Indonesia, masih jauh jalan untuk mencapai hal tersebut. Peran warga ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Sebagai contoh, jika setiap warga Jakarta sadar akan bermanfaatnya budaya naik angkutan umum terhadap penghematan konsumsi energi, tentu itu adalah hal yang sangat baik. Masalahnya juga perlu peran dari pemerintah untuk mampu menciptakan sarana-sarana yang dapat mendukung pencapaian hal tersebut.

Tujuan dari penyelamatan akan masalah krisis energi dunia adalah untuk kemaslahatan seluruh umat manusia di muka bumi. Oleh karena itu, sudah sepantasnya masing-masing stakeholder saling bekerjasama dan menyadari perannya masing-masing. Ancaman terhadap krisis energi ini sudah sedemikian besar, sehingga masing-masing pihak seharusnya merasa malu, jika masih mengedepankan kepentingan pribadi, tanpa mempedulikan ancaman besar terhadap umat manusia. Kita harus memulai untuk bangkit dan sadar. Jika tataran politik global masih mengagendakan kepentingan dan ambisi politik dari negara-negara besar. Jika pemerintah hanya membuat kebijakan untuk kelanggengan jabatan politisnya. Jika industri hanya mengejar keuntungan belaka. Dan jika warga negara belum menyadari peran pentingnya, siap-siap saja umat manusia menghadapi bencana krisis energi yang sungguh-sungguh memberikan ancamannya yang luar biasa mengerikan.

Referensi:

1) http://wikipedia.org/Kyoto_Protocol.htm , diakses tanggal 14 April 2008.

2) Kompas. 27 Juni 2008. Kini Sudah di Era Energi Hibrid. Halaman 14.

3) Media Perhimpunan Inti-Suara Baru. Edisi 18/ III/ November-Desember 2007. Diantara Hijaunya Daun dan Hijaunya Dollar. Halaman 14-15.

4) New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO). 2006. CDM Development in Indonesia-Enabling Policies, Institutions, and Programmes, Issues, and Challenges 2nd edition. NEDO.

5) Hitt, M.A. et. al. 2007. Management of Strategy. Ohio: Thomson South-Western.

Author: Rully Cahyono

Pengajar yang terus belajar

2 thoughts on “PENANGANAN KRISIS ENERGI PERLU PERAN SERTA SEMUA PIHAK

  1. panjang… *fiuhhh

  2. lagi nyari bahan skripsi nemu blog ini yg menyinggung ttg UNFCCC. terimakasih.
    btw, template blognya sama je sama template blog saya ….huuufsss =)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s