Substansi

Ingin jadi sastrawan dan wartawan, malah nyasar jadi dosen ITB

Sekilas Tentang Perdagangan Karbon

3 Comments

Salah satu lembaga PBB, yang berada di bawah United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), yaitu United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) merupakan pihak yang mengurusi masalah penambahan konsentrasi gas–gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Indonesia, sebagai salah satu negara yang peduli terhadap isu global ini ikut serta dalam lembaga ini pada 23 Agustus 1994, melalui UU. No. 6/ 1994 tentang Pengesahan Keanggotaan Indonesia dalam UNFCCC. Sebagai tindak lanjut dari keikutsertaan Indonesia dalam UNFCCC, Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) mendirikan Komnas Perubahan Iklim yang terakhir kali disahkan melalui Keputusan Menteri (Kepmen) pada tahun 2003, melalui Kepmen No. 53/ 20032.

Komnas ini bertugas untuk mengawasi dan mengevaluasi kebijakan–kebijakan Pemerintah yang terkait dengan antisipasi perubahan iklim. Dalam hal ini, Komnas Perubahan Iklim juga mendukung usaha–usaha pemerintah untuk mengikuti even–even internasional yang terkait dengan usaha–usaha untuk mengurangi dan memerangi perubahan iklim dunia. Sementara itu, pada tahun 1997 UNFCCC mengadakan konferensi yang dikenal dunia dengan Protokol Kyoto. Konferensi ini membahas mengenai usaha–usaha untuk mengurangi pemanasan global, terutama terkait dengan emisi gas rumah kaca. Pemerintah Indonesia, atas anjuran Komnas Perubahan Iklim, ikut serta menandatangai protokol ini pada tahun 19972.

Menindaklanjuti usaha pemerintah untuk mengurangi pemanasan global, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk ikut serta dalam pengesahan protokol Kyoto ini pada 28 Juli 2004 yang ditetapkan melalui UU. No 17/ 2004. Protokol Kyoto sendiri dinyatakan akan berlaku jika negara yang ikut serta dalam pengesahan berjumlah 55 negara. Maka, pada saat Rusia ikut mengesahkan protokol ini pada 16 Februari 2005, dan menjadi negara yang ke-55, pada saat inilah protokol ini dapat mengikat negara–negara anggotanya untuk tunduk pada aturan yang telah ditetapkan3. Protokol ini efektif mewajibkan anggotanya untuk mematuhi peraturan mengenai pengurangan emisi karbon mulai tahun 2006-2012, selanjutnya akan dilakukan ratifikasi ulang untuk meninjau apakah perjanjian ini bisa dilangsungkan lagi dalam waktu yang lebih lama.

Protokol Kyoto membagi anggotanya ke dalam 2 (dua) golongan yaitu Negara Annex I, yang merupakan negara industri maju dan Negara Non-Annex I yang merupakan negara berkembang atau miskin. Negara Annex I wajib mengurangi emisi karbon secara bertahap. Negara Non-Annex I tidak wajib melakukan hal ini, tetapi dapat berpartisipasi secara sukarela untuk ikut mengurangi emisi karbon di dunia. Negara Annex I dapat mengurangi emisi karbonnya dengan berbagai cara termasuk membeli sertifikasi pengurangan karbon dari pasar karbon yang dibagi menjadi 3 jenis pasar yaitu: 1) Emission Trading (ET), 2) Joint Implementation (JI), dan 3) Clean Development Mechanism (CDM)1.

Secara sederhana, laju emisi gas rumah kaca yang dihasilkan, bisa diturunkan dengan cara membeli kredit karbon atau membayar proyek yang mengurangi, menetralisir atau menyerap emisi gas rumah kaca, melalui lembaran sertifikat semacam surat berharga yang beredar di pasar karbon. Karbon di sini merujuk kepada enam gas rumah kaca yang dianggap mempunyai peran besar dalam pemanasan global, yaitu karbondioksida (CO), methana (CH4), nitrogen oksida (NO), hidrofluorokarbon (HFCs), perfluorokar¬bon (PFCs), dan sulfur hexaflourida (SF6).

ET adalah sistem transaksi yang mengizinkan negara Annex I untuk saling membeli atau menjual kredit karbon untuk memenuhi kewajibannya. Joint Implementation (JI) mengizinkan negara Annex I untuk memperoleh kredit karbon melalui proyek–proyek yang menurunkan emisi gas rumah kaca bersama dengan negara Annex I lainnya. CDM sendiri adalah transaksi berbasiskan proyek yang dilakukan negara Annex I di negara miskin/berkembang. Setiap upaya penurunan emisi yang setara dengan satu ton karbon akan dinilai dengan satu Certified Emissions Reductions (CER). Sertifikat ini dapat dijual dalam pasar primary CDM maupun dijual kembali dalam pasar secondary CDM.

Jelas bahwa pasar karbon yang dapat dimasuki oleh Indonesia adalah CDM. Mengantisipasi hal ini, Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) memulai usaha untuk memperkirakan dan menaksir pasar potensial CDM pada bidang non LULUCF (Land Use, Land Use–Change and Forestry) dengan mendirikan suatu badan yang dinamai National Strategy Study on CDM in Energy Sector in Indonesia (NSS). Berdasarkan studi yang dilakukan oleh NSS ini, profit potensial yang bisa didapatkan Indonesia dari hasil penjualan CER adalah sebesar 81,5–1.260 juta US $. KLH juga mendirikan National Strategy Study on CDM in Forestry Sector yang menghasilkan taksiran keuntungan yang bisa didapatkan sebesar 79,5 – 265 juta US $.

Komnas Perubahan Iklim yang telah dibentuk, dirasakan pemerintah tidak dapat mengurusi hal–hal yang terkait dengan CDM (khususnya dalam hal perdagangan CER), jika hal ini terjadi maka dapat dipastikan bahwa Indonesia akan kehilangan keuntungan potensi dalam nilai yang sangat besar. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) membentuk badan khusus untuk menangani masalah CDM ini yang diberi nama Komisi Nasional Mekanisme Pembangunan Bersih (KN-MPB) yang disahkan melalui Kepmen No. 206/2005 pada tanggal 21 Juli 2005. Pada intinya, tugas KN-MPB ini adalah mengevaluasi proyek–proyek CDM yang masuk ke Indonesia, yang dapat diajukan oleh perusahaan yang memang bergerak dalam bidang reduksi karbon untuk mendapatkan CER, maupun perusahaan–perusahaan jenis lainnya.

Referensi:
1) Media Perhimpunan Inti-Suara Baru. Edisi 18/III/November-Desember 2007.
2) New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO). 2006. CDM Development in Indonesia – Enabling Policies, Institutions and Programmes, Issues and Challenges Second Edition.
3) http://wikipedia.org/Kyoto_Protocol.htm, diakses tanggal 14 April 2008.

Author: Rully Cahyono

Pengajar yang terus belajar

3 thoughts on “Sekilas Tentang Perdagangan Karbon

  1. Great Post

    Ini merupakan salah satu instrumen investasi yang paling kompleks yang pernah saya pelajari (selain tentunya, CDS dan CDO). Instrumen ini hanya merupakan sebuah justifikasi bagi produsen yang menghasilkan emisi karbon.

    Tampaknya akan lebih mudah (dan mungkin, murah) untuk meng-offset produksi karbon emisi daripada betul2 memangkas sumbernya.

    Dengan mudahnya, produsen dapat memasukkan biaya tambahan ini ke dalam biaya produksi dan menaikkan harga jual untuk mengkompensasi kenaikkan biaya produksi (hal ini dapat dilakukan karena semua produsen sejenis mendapatkan cap yang sama). Ujung2nya, konsumen yang akan merasakan imbasnya berupa kenaikkan harga barang.

    Yang untung adalah (seperti halnya pada instrumen2 keuangan kompleks lainnya) underwriter, broker dan trader2nya. Selain itu, politisi2 yang menetapkan cap setiap perusahaan juga akan mendapatkan penghasilan besar dari proyekan baru ini.

    Again, great post. keep is updated on new breakthroughs boss

    arlo

  2. Pandangan yang sangat menarik. Kalau saya melihatnya lebih dari pengalihan beban yang dilakukan negara maju ke negara berkembang. Negara maju tidak mau mengurangi industri-industrinya yang penuh polisi, maka diciptakanlah kebijakan ini. Pada akhirnya, dengan kenaikan biaya produksi, yang rugi juga negara berkembang, karena barang-barang industri maju porsinya yang terbesar adalah beredar ke negara berkembang.

  3. Pak Rully bisa minta komentar untuk pertanyaan dibawah ini. Bisa langsung ke email saya.

    Terima kasih ya..

    Para Anggota Solution Exchange,

    Saya Ishak Tayeb, pegawai pemerintah untuk Kantor Lingkungan Hidup di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kabupaten-kabupaten Bener Meriah, Gayo Lues dan Aceh Tengah sangat terkenal dengan kawasan konservasi yang luas berupa hutan, danau dan sungai. Di kawasan tengah dataran tinggi tersebut, 70% wilayah Gayo Lues adalah kawasan konservasi (hutan dan Taman Nasional), 50% wilayah Aceh Tengah, dan 12% wilayah Bener Meriah.

    Menurut saya kita semua sudah mengetahui bahwa kita harus merawat kawasan konservasi ini sekaligus melakukan kegiatan pembangunan untuk masyarakat setempat. Idealnya, program-program pemerintah harus selalu mencakup pertimbangan-pertimbangan lingkungan dan juga pertimbangan-pertimbangan pembangunan ekonomi; tetapi hal itu sangat membutuhkan dana dan sumberdaya untuk dapat menjalankan keduanya.

    Diskusi kami dengan KRF (Kabupaten Recovery Forum) dan kantor-kantor dinas merumuskan suatu usulan tertuang dalam KRS (Kabupaten Recovery Strategy) yang mencakup suatu alternatif sumber pembiayaan, terkait dengan adanya kegiatan konservasi, melalui carbon trading. Terlebih lagi, Kuntoro Mangkusubroto (pimpinan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias – BRR) pada acara serah terima asset BRR di Aceh Tengah (tanggal 28 November 2008) mengatakan bahwa carbon trading dapat menjadi solusi dalam melindungi hutan dan melaksanakan pembangunan ekonomi untuk masyarakat di kawasan tengah dataran tinggi.

    Berdasarkan observasi kami dan publikasi dari organisasi-organisasi yang melakukan proyek-proyek rekonstruksi dan rehabilitasi pasca tsunami di Aceh, kami mengetahui bahwa lembaga-lembaga tersebut selalu mempertimbangkan dampak lingkungan yang akan terjadi dari setiap kegiatan yang dilakukan. Sebagai contoh, kegiatan yang sangat memperhatikan lingkungan dalam hal penggunaan kayu-kayu impor, dalam pengaturan relokasi, penerapan pertanian organik, pengembangan biogas dan lain-lain.

    Suatu solusi ideal untuk kabupaten-kabupaten kami jika memungkinkan untuk mengunakan carbon trading dalam membiayai program-program yang ramah lingkungan. Berkaitan dengan itu semua, dibawah ini kami sampaikan dua pertanyaan untuk para anggota Solution Exchange:

    · Dimana kami bisa mendapatkan penjelasan terinci tentang carbon trading tersebut dan bagaimana mekanisme kompensasinya? Apakah ada pengalaman penerapan carbon trading di Indonesia yang bisa kita jadikan rujukan?

    · Strategi-strategi dan skema apa saja yang para anggota ketahui yang dapat menolong kami menyiapkan program-program pembangunan yang ramah lingkungan untuk kabupaten-kabupaten di kawasan tengah dataran tinggi ini?

    Kami sangat mengharapkan respon dari setiap anggota dan itu akan menjadi bantuan bagi kami ke tahap lebih lanjut, merealisasi kegiatan.

    Terima kasih kepada Solution Exchange yang memberi kesempatan berbagi pengalaman dan diskusi untuk topik ini.

    Salam,

    Ishak Tayeb

    Kantor Lingkungan Hidup

    Kabupaten Bener Meriah – NAD

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s