Substansi

Ingin jadi wartawan, nyasar jadi guru

Menimbang Dosen Asing di Indonesia

1 Comment

Menristekdikti menyatakan bahwa Perpres Nomor 20 Tahun 2018 dapat membuka peluang untuk mendatangkan dosen asing (Kompas, 17/04/18). Gagasan ini berpotensi menimbulkan polarisasi pendapat. Maka sebaiknya kita kaji terlebih dahulu secara jernih, supaya setiap pendapat mendapatkan pertimbangan yang masak.

Menilik asing

Sewaktu sekolah di Belanda dulu, di grup riset saya terdapat beberapa dosen asing. Mereka berasal dari Italia, Cina, dan Turki. Semuanya bisa mencapai jenjang tertinggi dalam karir akademik, menjadi guru besar. Termasuk pembimbing saya yang adalah orang Indonesia. Dia baru saja menjadi profesor di usia 39 tahun.

Di negara-negara maju, warga negara asing yang menjadi dosen adalah sebuah kelaziman. Bukankah selama ini kita juga bangga akan putera-puteri Indonesia yang menjadi akademisi sukses di mancanegara? Bagaimana hal ini diatur, sehingga keberadaan dosen asing dapat bersinergi dengan produktivitas penelitian negara yang bersangkutan?

Saya belum sempat untuk melakukan perbandingan yang mendalam tentang sistem pendidikan tinggi di banyak negara. Untuk kasus di Belanda, hak dan kewajiban dosen asing tidak berbeda. Sama-sama harus mengajar, menulis makalah dan menjalin kerjasama dengan industri. Begitu pula sama-sama bisa menjadi profesor, membimbing mahasiswa doktoral, serta menduduki posisi struktural seperti dekan. Tidak ada perbedaan juga dalam evaluasi kenaikan jabatan.

Begitu seorang akademisi lolos masa percobaan sebagai assistant professor (setara dengan lektor), dia akan mendapatkan tenure, dengan posisi associate professor (setara dengan lektor kepala). Tentu saja untuk naik jabatan syaratnya sangat ketat, apalagi jika dibandingkan dengan standar pendidikan tinggi kita. Di antaranya tersebut adalah publikasi tiga makalah di jurnal internasional bereputasi selama lima tahun berturut-turut.

Semua itu bisa terjadi karena tidak ada pembedaan status antara dosen asing dan pribumi. Seorang akademisi yang mendapatkan tenure adalah seorang dosen tetap, tidak peduli kewarganegaraannya. Bahkan untuk menjadi profesor, seseorang tidak perlu menjadi warga negara Belanda. Pembimbing yang saya sebutkan di atas, selama satu dekade berkarir di Belanda, tetap seorang WNI. Seorang dosen asing juga diperbolehkan untuk menjadi ketua tim penelitan yang bersifat strategis, misal di bidang energi atau pangan.

Fleksibilitas itu dimungkinan karena meskipun mayoritas perguruan tinggi di Belanda adalah PTN, dosen-dosennya tidak berstatus sebagai PNS. Tidak hanya perpindahan dosen antaruniversitas (Fuad Rakhman, “Mobilitas Antaruniversitas”, Kompas, 17 Mei 2016), dosen pun leluasa untuk membagi waktu kerjanya dengan industri (Rully Tri Cahyono, “Ihwal Dosen Pindah Antaruniversitas, Kompas, 22 Juli 2016”).

Dengan perlakuan yang sama, setiap dosen diharapkan akan memiliki etos kerja yang sergam. Setiap dosen dengan jabatan assistant professor, harus bekerja segiat mungkin. Jika hasil evaluasinya negatif, bakal tamatlah karirnya di bidang akademik. Jika tenure tidak didapatkan, kemungkinan besar yang bersangkutan harus bekerja di industri, atau menjadi pengajar biasa di jalur non-tenure track.

Dari uraian ini, terdapat perbedaan filosofis antara yang diwacanakan oleh M. Nasir dengan pengelolaan dosen asing di Belanda. Menurut Menristekdikti, keberadaan dosen asing di Indonesia adalah sebagai pendamping, terutama untuk bidang-bidang ilmu yang dipandang belum banyak dikuasai oleh dosen tanah air.

Walaupun haluan Menristekdikti tersebut selaras dengan kebijakan pemerintah dalam Perpres 20/2018 -di mana pekerja lokal harus didahulukan-, betulkah dosen asing, sebagai dosen tak tetap, memang diperlukan? Apakah kebijakan ini akan betul-betul dapat mengakselerasi mutu pendidikan tinggi seperti yang kita harapkan?

Akar masalah

Salah satu ukuran mutu yang menjadi keprihatinan kita bersama adalah publikasi ilmiah. Rata-rata dosen di Indonesia hanya menulis 0,2 makalah per tahun. Angka ini jauh jika dibandingkan dengan dosen di Belanda (lokal dan asing) yang rata-rata menulis 5 makalah per tahun. Kalaupun dibandingkan secara agregat, jumlah makalah Indonesia masih tertinggal dari Malaysia dan Singapura.

Tentu keberadaan dosen asing diharapkan untuk mengakselerasi jumlah publikasi, tetapi dengan cara bagaimana? Apakah dengan statusnya sebagai dosen tidak tetap, maka seorang akademisi asing akan bertindak sebagai pembimbing penulisan makalah?

Jika benar seperti ini, maka terdapat kesalahan pemikiran. Dosen-dosen Indonesia relatif tidak memiliki masalah dalam hal kemampuan dasar untuk publikasi. Buktinya terpampang jelas. Saat studi lanjut doktoral di luar negeri, dosen-dosen tersebut terbukti mampu untuk publikasi beberapa makalah di jurnal internasional, sebagai penulis pertama. Kalau kemampuan individu sudah dimiliki, kenapa kemudian saat kembali mengajar di tanah air, secara kolektif kita tidak bisa publikasi? Dengan pendekatan berpikir sistemik, kita menduga bahwa pengelolaan pendidikan tinggi-lah yang masih kurang tepat.

Apakah mungkin dosen asing, dengan statusnya yang bukan dosen tetap, akan mendapat penugasan yang berbeda? Maksudnya, dosen asing hanya fokus di mengajar dan meneliti, sementara dosen lokal tetap dengan rutinitas eksisting. Selain pengajaran dan penelitian, dosen lokal juga bisa dikenai tugas untuk menjadi pimpinan di unit-unit kerja kampus, yang sebetulnya tidak perlu dikerjakan oleh orang-orang dengan kualifikasi dosen. Sebutlah fungsi teknologi informasi, layanan kesehatan, dan hubungan masyarakat.

Kalau skema di atas yang diterapkan, wajar jika dosen asing akan lebih produktif menulis, karena pekerjaannya fokus. Sementara koleganya dosen lokal, sebagian waktunya tersita untuk pekerjaan yang tidak ada sangkut-pautnya dengan proses berpikir ilmiah. Atau bisa juga kita lakukan eksperimen yang menarik. Dengan dasar keadilan bagi semua jenis pekerja, jika dosen asing juga dibebankan pekerjaan-pekerjaan yang sama dengan dosen lokal, apakah mereka akan produktif dalam menghasilkan publikasi? Menurut saya, tidak.

Di Belanda, dan negara-negara maju lainnya, produktivitas akademisi begitu tinggi, karena seluruh aktivitas seorang dosen akan bermuara pada pengembangan ilmu. Dengan filosofi ini, pekerjaan-pekerjaan yang tidak terkait langsung dengan kegiatan akademik, tidak perlu dibebankan ke dosen. Tentu ada prasyarat di mana tenaga non-kependidikan kampus harus memiliki mutu yang tinggi. Salah satu sumber inefisiensi perguruan tinggi di Indonesia adalah tenaga non-kependidikannya yang tidak cakap. Dalam satu jurusan di Belanda, lazim ditemui pegawai TU hanya 2-3 orang. Sementara di Indonesia, pegawai TU sejumlah 10 orang untuk unit kerja yang ukurannya sebanding bukanlah sebuah keanehan. Padahal jika bisa diefisienkan, bayangkan seberapa besar dana yang bisa dialihkan untuk mendukung kegiatan pengembangan ilmu.

Akademisi di Belanda harus merancang penelitiannya sejak awal. Untuk beberapa bidang seperti sains dan rekayasa, biasanya ada syarat bahwa hibah penelitian dari NWO (Dikti-nya Belanda) bisa diberikan jika dosen mampu untuk membuat industri bersedia mendanai sebagian dari dana penelitian tersebut. Wajarlah jika dana R&D terhadap PDB Belanda lima kali lipat lebih besar dari kita. Berapa banyak industri di Indonesia yang bersedia mengucurkan dana bagi kampus untuk penelitian jangka panjang?

Dana penelitian yang didapatkan, akan dikelola oleh dosen. Perlu digarisbawahi bahwa dalam hal ini, penerima hibah tidak menerima honor satu Euro pun dari dana tersebut. Selain untuk membeli alat, sebagian besar dana akan habis untuk membayar mahasiswa doktoral dan peneliti post-doktoral. Secara bersinergi, semua akan bekerjasama untuk menghasilkan publikasi yang berkualitas. Termasuk juga para mahasiswa magister dan sarjana yang penelitiannya menginduk ke topik yang sama.

Dengan mekanisme seperti ini, publikasi yang tinggi bukan lagi menjadi target utama, tetapi adalah hasil yang wajar dari sistem yang dikelola dengan baik. Tidak perlu heran juga jika industri mereka selalu lebih maju beberapa langkah dari kita. Dua atau tiga puluh tahun lagi, kita akan terheran-heran dengan berbagai inovasi yang ditelurkan negeri kincir angin. Padahal, itu adalah buah dari ketekunan penelitian yang konsisten dikerjakan sejak saat ini.

Marilah kita kembali ke bahasan awal pada tulisan ini. Apakah Belanda merekrut dosen asing untuk meningkatkan mutu pendidikan tingginya? Jawabannya adalah iya, tetapi dari sudut pandang untuk merekrut para sumber daya terbaik. Dengan sistem pengelolaan yang begitu baik, tanpa dosen asing pun, Belanda tetap akan produktif meneliti dan menulis.

Kemudian di Indonesia, apakah dosen asing betul-betul diperlukan? Tergantung cara berpikir kita semua. Apakah hendak mencoba sebuah metode yang dalam tataran konsep pun diragukan keberhasilannya, atau bertekun dalam membenahi akar masalah.

Author: Rully Cahyono

Pengajar yang terus belajar

One thought on “Menimbang Dosen Asing di Indonesia

  1. Iya banget, Mas, terkait banyaknya kegiatan nonakademik yang harus menjadi tanggung jawab dosen. Hal-hal seperti humas, kerjasama, marketing communication, keuangan, semua dipegang dosen. Belum lagi tim-tim yang sifatnya ad hoc. Satu belum selesai, udah ketambahan tugas lainnya. Sepakat juga ttg perlunya merekrut tenaga nonpendidik yang lebih qualified, jadi nggak ‘hanya’ mengerjakan admin tapi juga bisa analisis, strategi, dll.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s